HUBUNGAN INTERNASIONAL
oleh
: Andi Saputra
A. Bilateral
1. Hubungan Internasional Indonesia dengan Korea
Hubungan internasional Indonesia dengan
Korea berjalan di segala bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Di
bidang pendidikan, Indonesia dan Korea melakukan suatu kerjasama dalam bentuk
beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Korea.
Beberapa program beasiswa diturunkan dari
beberapa lembaga dan universitas di Korea. Ada pula yang diturunkan oleh
Kedutaan Besar Korea di Indonesia.
Program beasiswa ini tentunya membantu para
siswa dan mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri,
khususnya Korea. Program yang ditawarkan biasanya beasiswa S1, S2, hingga S3.
2. Hubungan Internasional Indonesia – Norwegia
Hubungan bilateral Indonesia – Norwegia dalam
bidang energi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagai hasil
nyata dari perjanjian kerjasama bidang energi yang ditandatangani di Jakarta
tanggal 18 September 1995.
Salah satu contoh dekatnya hubungan antara
kedua negara ini dapat dilihat dari meningkatnya kegiatan seminar dalam bidang
peningkatan produksi minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery), dan teknologi
laut dalam.
3. Hubungan Internasional Indonesia-Inggris
Hubungan Indonesia – Inggris berjalan di
sektor perekonomian. Salah satu bentuk koneksi dagang Indonesia-Inggris adalah
ekspor migas ke Inggris karena Inggris tak memiliki cadangan minyak bumi. Guna
menutupi kekurangannya terpaksa pemerintah British Raya mencari koneksi dagang
terhadap negara penghasil minyak bumi termasuk Indonesia.
Bentuk kerjasama Indonesia-Inggris di
sektor perdagangan antara lain ekspor baja, karet alam, mebel dari kayu ke
Inggris. Sebaliknya Inggris mengekspor bahan pangan berupa gandum, makanan olah
lainnya, berbagai macam jenis mesin pabrik dan teknologi IT ke Indonesia.
4. Hubungan Internasional Indonesia-Jepang
Hubungan ini dalam bentuk forum investasi
bersama tingkat tinggi pemerintah swasta antara Jepang dan Indonesia. Rencana
investasi ini meliputi masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan
daya saing.
5. Hubungan Internasional Indonesia-Australia
Hubungan ini dilakukan di bidang hukum dan
perdagangan. Pemerintah Australia sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kerja sama bilateral, regional dan internasional. Kerja sama
penegakan hukum dan keamanan. Meliputi penyelundupan manusia, perdagangan
manusia dan kerjasama kejahatan.
6. Hubungan Internasional Indonesia-Ethiopia
Hubungan ini melalui ekspor-impor produk
utama Ethipopia dari Indonesia. Produk itu antara lain adalah sabun, benang,
batu baterai, perlengkapan dapur, kertas. Sedangkan ekspor produk utama
Ethiopia ke Indonesia adalah kulit
B. Regional
1. Hubungan Internasional Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN
Hubungan Indonesia dengan negara-negara
ASEAN salah satunya di bidang perdagangan yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area)
yaitu dimana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan
perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai.
C. Multilateral
1. Hubungan Internasional Indonesia dengan banyak negara di seluruh dunia
Hubungan Indonesia dengan PBB dalam bentuk perundingan mengenai hukum internasional dan
tindakan terkait dengan masalah internasional.
Dengan hubungan ini negara Indonesia berhak
untuk mengajukan pandangan terhadap isu internasional. Bergabungnya Indonesia
ke dalam PBB mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia – Belanda
(penjajah), sehingga mau mengakui
kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949
by : Luthfi Zulfikar
by : Luthfi Zulfikar
Pemerintah Australia dan Indonesia hari
Senin menandatangani proyek kerjasama untuk mencegah masalah perdagangan
manusia di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini menitikberatkan pemberian bantuan
pada aparat hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia.
Menurut Kepolisian Indonesia, program kerasama ini penting karena masalah
perdagangan manusia tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara. Indonesia
adalah negara ke 5 yang terlibat dalam program kerjasama memerangi masalah
perdagangan manusia yang dipelopori pemerintah Australia, setelah Malaysia,
Kamboja, Laos dan Birma. Program yang disiapkan untuk kawasan Asia ini
rencananya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.
Manfaat Kerjasama Kepala Badan Reskrim
Polri Komisaris Jendral Polisi Bambang Hendarso, yang bertanggungjawab dalam
menangani kasus perdagangan manusia lintas batas, menjelaskan dalam
menanggulangi penyelundupan manusia yang modus operandinya memiliki kesamaan
antar satu negara dengan negara lain, apabila tidak ada kerjasama dalam rangka
pencegahan akang mengalami kendala. Oleh sebab itu memalui pelatihan bersama
akan ada manfaatnya, katanya. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer
mengatakan, kerjasama regional ini adalah bentuk komitmen untuk memerangi
perdagangan manusia di kawasan Asia. Pejabat Australia yang ikut menandatangani
kerjasama ini, Phillipe Allen, mengatakan program senilai Rp 160 milyar ni akan
difokuskan kepada bantuan teknis. Phillipe Allen mengatakan, program ini dilakukan
dalam bentuk kerjasama pelatihan bagi para jaksa, hakim, atau polisi yang
bertugas dalam menangani kasus perdagangan manusia. Menurutnya Indonesia akan
merasakan manfaat dari kerjasama seperti itu. Masalah perdagangan manusia
menjadi isu penting Australia, setelah mereka dibanjiri kehadiran imigran gelap
dari Irak dan Afganistan yang menjadikan Indonesia sebagai basis transitnya,
sebelum mereka menuju negara tujuan Australia.
B.
Kerjasama
Indonesia – Thailand
Pemerintah Indonesia dan Thailand
sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi
informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam
bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh
Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi
Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang
dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan
Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand
Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama
yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut
promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman
hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan
peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan
air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk
Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat
tinggi dari masing-masing negara.
Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan
masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan
mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan
permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang
ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak
lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama
ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang
ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak
lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural
Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari
1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM
Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan
bilateral.
Delegasi yang dipimpin Presiden dalam
pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono,
Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN
Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat,
anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang,
serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.
C.
Kerjasama
Indonesia – Malaysia
Indonesia dan Malaysia memandang
perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi,
termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga
pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS
dan IMT-GT). Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi
diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua
negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi
pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat
tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di
bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan
sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).
Dalam konteks investasi Indonesia akan
terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum,
kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga
kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.
Kerjasama
Sosial
Di bidang sosial dan kesejahteraan,
kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di
bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara
lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang
ketenagakerjaan tersebut. Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan
ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan
termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik negara. Kedua
belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti
kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara
kalangan dunia usaha.
D.
Kerjasama
Militer Indonesia-Amerika Serikat
Beberapa waktu yang lalu, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika
Serikat, Donald Rumsfeld, meminta dan berharap agar normalisasi hubungan
militer Indonesia-AS yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen.
Harapan ini bisa dipahami mengingat, pertama, hubungan kerja sama bidang
pertahanan kedua negara memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari
pengalaman, saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk
pembebasan Irian Barat, AS tidak memenuhi permintaan Indonesia. Penolakan ini
disebabkan sikap politik AS lebih berpihak ke Belanda sebagai bagian dari NATO.
Tahun 1970 sampai 1980-an peralatan
persenjataan AS mulai masuk Indonesia. Namun, karena kerusuhan Dili, November
1991, AS mengeluarkan kebijakan menghentikan pasokan alat pertahanan ke
Indonesia. Kebijakan ini diperkuat kebijakan embargo militer AS terhadap
Indonesia pasca jajak pendapat Timor Timur tahun 1999. Pada tahun 2001, meski
embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer Indonesia-AS sempat membaik.
Ini terlihat dari komitmen George W Bush mengeluarkan dana segar 400 juta
dollar AS untuk mendukung pendidikan masyarakat sipil Indonesia di bidang
pertahanan melalui kegiatan perluasan pelatihan dan pendidikan militer
internasional (expanded international military education and training).
Kedua, AS perlahan-lahan mendominasi
pasokan alutsista ke Indonesia. Memang, pasca kemerdekaan, Indonesia lebih
banyak memakai peralatan dari Belanda, lalu Frigat dari Rusia mulai masuk.
Memasuki tahun 1970-an, alutsista dari AS masuk dan mendominasi peralatan
persenjataan Indonesia. Meski Perancis, Korea Selatan, Australia, dan Belanda
tetap menjadi langganan. Pasokan AS terlihat dari F-5E/F Tiger II dan Bronco.
Dominasi AS terus berlanjut dengan masuknya F-16 Fighting Falcon akhir 1989.
Ketiga, kerja sama peralatan
persenjataan dalam faktanya lebih banyak ditentukan dinamika hubungan politik
luar negeri suatu negara, termasuk anatara Indonesia dan AS. Masuknya peralatan
Rusia pada 1960-an banyak dipengaruhi sikap politik Presiden Soekarno yang
cenderung konfrontatif dengan AS dan lebih dekat dengan Rusia dan China. Ketika
AS menutup alutsista ke Indonesia tahun 1990-an, Indonesia mendatangkan pesawat
Sukhoi MK-30 dan helikopter M1-17 dari Rusia. Bahkan, Indonesia mendapatkan
kemudahan dari Pemerintah Rusia dengan tidak membeli pesawat satu skuadron
(seharusnya pembelian pesawat satu skuadron).Upaya melakukan perubahan kerja
sama militer dengan AS merupakan langkah strategis. Pasca berakhirnya Perang
Dingin, AS menjadi kekuatan militer utama yang belum tertandingi. Namun, upaya
normalisasi itu tetap harus disikapi dengan kritis mengingat hubungan militer
dengan AS tidak boleh mengganggu independensi sikap politik luar negeri
Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah bukan rahasia lagi, hubungan AS dengan
negara lain penuh kepentingan dan konsesi.
E.
INDONESIA
- JEPANG JALIN KERJASAMA BIDANG KEHUTANAN
Disela-sela pertemuan ketiga Komite
Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (sidang ketiga PrepCom KTT) Pembangunan
Berkelanjutan di New York, Ketua Delegasi Jepang (Seiji Morimoto) menemui ketua
DELRI yang dijabat Dirjen HELN Dep. Luar Negeri, untuk menyampaikan usulan
kerjasama dalam bentuk partnership, khususnya di bidang illegal logging.
Terkait dengan hal ini, Pemerintah Jepang bermaksud menjajaki kemungkinan
pertemuan dengan Departemen Kehutanan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut
dari pertemuan pertama April 1996 di Tokyo.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan
Jepang bidang kehutanan telah dilakukan sejak akhir 1960, sebelum Indonesia
menerapkan sistem HPH dalam pengelolaan hutannya, yaitu dengan dilaksanakannya
proyek \"Mountain Logging Practice in Java\". Di samping kerjasama proyek,
juga dilaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan kerja,
technical assistance, pengelolaan hutan, dan perdagangan hasil hutan. Kerjasama
ini dilaksanakan baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga
non-pemerintah.
Saat
ini kerjasama Indonesia dengan Jepang meliputi berbagai aspek bidang kehutanan,
antara lain: bidang konservasi, pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang
reboisasi dan rehabilitasi hutan. Kerjasama dengan pemerintah Jepang dilakukan
melalui kerjasama bilateral regional maupun multilateral dalam bentuk loan
(pinjaman) dan grant (hibah). Kerjasama tersebut pada umumnya dalam bentuk
grant-aid, technical assistance, serta pengiriman staf Departemen Kehutanan
untuk mengikuti pendidikan, training, seminar dan kegiatan lainnya di Jepang.
Instansi Pemerintah Jepang yang menjadi counterpart dalam kerjasama ini adalah
Forestry Agency (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), Ministry of
Foreign Affairs, Environment Agency dan JICA.
Kerjasama bilateral Indonesia-Jepang
dalam bentuk keproyekan yang sedang berjalan meliputi: Forest Fire Prevention
Management Project; Carbon fixing forest management in Indonesia; Project for
improvement of forest fire equipment in Indonesia; Biodiversity conservation
project phase II; Mangrove information center project; Demonstration study on
carbon fixing forest management in Indonesia; dan forest tree improvement
project. Kerjasama bilateral mendatang sebagai hasil dari kunjungan Duta Besar
Kazuwo Asakai, akan dilakukan dalam kerangka Inisiatif Kerjasama Kehutanan
Asia. Dalam hubungannya dengan pemberantasan illegal logging, penanggulangan
kebakaran dan rehabilitasi hutan yang rusak. Model kerjasama bilateral
Indonesia dan Jepang ini diharapkan akan menjadi kerangka acuan untuk
negara-negara Asia lainnya.
Jepang memiliki hutan seluas 24,081 juts
hektar (64% dari seluruh daratan yang ada). Luas hutan per kapita adalah 0,2
hektar hutan/kapita (Indonesia sekitar 0,75 hektar hutan/kapita). Kepemilikan
dan pengelolaan hutan di Jepang dikelola oleh Public/Private Forest dan
National Forest. Public forest yang luasnya sekitar 68%, dimiliki oleh
pemerintah daerah (prefecture), kotamadya atau desa dengan luas 11% dari luas
hutan. Private forest dimiliki oleh perorangan, perusahaan, organisasi, kuil,
biara dsb, dengan luas sekitar 57% dari luas hutan. Sementara national forest
pengelolaannya di bawah Forestry Agency, Ministry of Agriculture, Forestry
& Fishery. Luas hutan yang dikelola Forestry Agency adalah 7,8 juta hektar.
Forestry Agency juga membawahi Regional Office di masing-masing daerah
(prefecture).
F.
Indonesia-Singapura
Kerjasama Pengobatan Kanker Medik
Para pakar hematologi-onkologi medik
Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama untuk memperlancar komunikasi dan
informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Latar belakangi kerja sama ini
adalah karena banyaknya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri, terutama
ke Singapura. Ketersediaan informasi yang tepat mengenai pelayanan medis di
Singapura tentang pengobatan yang tepat dan pemulihan kesehatan yang lebih baik
lselain itu agar pasien lebih memahami palayanan medis yang ada dengan tujuan
berhasil guna dan efektif dalam hal waktu dan biaya. Kerja sama ini membentuk
pengembangan kemitraan di tingkat lembaga terutama hematologi-onkologi medik
Indonesia dan Singapura, untuk kemajuan kemampuan profesional medis di kedua
negara. Kerja sama sebagai tim yang solid antar kedua negara diharapkan
pelayanan kesehatan bagi para pasien bisa lebih meningkat.
Bukan rahasia lagi bila banyak orang
Indonesia lebih suka berobat ke Singapura di banding berobat di dalam negeri,
meski fasilitas serta kemampuan dokternya sama. Hasil survey yang dilakukan
perusahaan farmasi PT Roche menunjukkan ada sekitar 75.000 orang Indonesia yang
berduyun-duyun ke Singapura untuk berobat setiap tahunnya. Dari jumlah itu, 10
persen diantaranya datang untuk berobat kanker. Meski angkanya cukup tinggi,
ternyata kedatangan para penderita itu tidak disertai referensi dari
dokter-dokter Indonesia. Hal itu tidak saja pemborosan biaya, waktu dan tenaga
penderita akibat pemeriksaan yang harus dilakukan dari awal lagi, tetapi juga
menyulitkan para dokter Singapura pasca tindakan bila pasien ingin kembali ke
Indonesia. Karena dikhawatirkan pengobatan akan berakhir sia-sia bila pasien
tidak melanjutkan pengobatannya di tanah air. Belajar dari pengalaman itu,
sejumlah dokter dari beberapa rumah sakit di Singapura menilai perlunya
menjalin kerjasama dengan rekan sejawatnya di Indonesia, khususnya dalam bidang
hematologi-onkologi medik (Kanker Medik yang berkaitan dengan ilmu darah).
Melalui kerjasama itu diharapkan terjadi komunikasi yang selama ini dirasakan
"gelap", yang pada akhirnya berdampak pada kemudahan pengobatan.
Seperti dikemukakan dr Karmen Wong dari
RS Siloam Gleneagles Singapura yang punya banyak pengalaman dengan
pasien-pasiennya dari Indonesia. Ia menyebut umumnya pasiennya tidak punya
catatan sedikitpun tentang dokter yang selama ini merawatnya. "Ia hanya
menyebut nama dokter budi tanpa alamat maupun nomer telepon yang bisa dihubungi.
Padahal, begitu banyak dokter budi di Indonesia," ujarnya. Prof Tan Yew Oo
selaku pimpinan delegasi dokter Singapura membenarkan pernyataan dr Karmen
Wong. Pengalaman itu hampir dialami seluruh dokter onkologi medik Singapura.
"Itulah salah satu alasan kami perlu menjalin kerjasama dengan pihak
dokter Indonesia untuk memudahkan komunikasi. Prof Dr Arry Haryanto SpPD, Ketua
Badan Koordinasi Kerjasama Nasional Hematologi-Onkologi Medik Penyakit Dalam
Indonesia (Bakornas Hompedin) mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini
karena disadari bukan hal mudah melarang orang untuk berobat ke luar negeri.
Tetapi dengan informasi yang benar akan membantu proses pengobatan, serta
memperingan biaya pengobatan.
G.
Indonesia-Inggris
Kerja Sama Pasukan Khusus
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri
Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Menhan Inggris,
Philip Hammond di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Rabu
(16/1). Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pertemuan kedua menteri
itu sebagai bentuk merekatkan kerja sama kedua negara di bidang
pertahanan.Dijelaskan Sjafrie, pertemuan itu membahas kerja sama bilateral
kedua negara dalam bentuk pembelian alutsista, termasuk kerja sama latihan
prajurit bersama. "Akan dibahas bilateral. Secara historis, pasukan khusus
Indonesia sudah bekerja sama dengan pasukan khusus Inggris Raya, SAS pada tahun
1990-an," katanya.Sjafrie melanjutkan, pada 2013, Kemenhan memiliki
anggaran Rp 81 triliun yang diperuntukkan untuk belanja alutsista. Untuk rencana
pembelian alutsista dari Inggris tidak terlalu besar. Kemenhan, kata dia, hanya
membeli 'multi role light fregat' alias kapal perusak untuk TNI AL. Pasalnya,
Kemenhan lebih mengutamakan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam
negeri.
Pihaknya menegaskan, tidak lagi memiliki
rencana untuk membeli Tank Scorpion buatan Negeri Elizabeth itu. "Untuk
tank ringan, skala pengembangan dilakukan untuk industri dalam negeri. Untuk
tank berat, kami sudah membeli Tank Leopard," ujar Sjafrie. Adapun untuk TNI
AD dan TNI AU, dia menyebut, kebanyakan mendapat pasokan alat tempur dari dalam
negeri, termasuk PT PAL dan PT Pindad. Pihaknya mengharap rencana Kemenhan
mendapat dukungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa mendapat fasilitas
akselerasi. "Sebagai ketua 'High Level Committee', saya melakukan
pengawasan untuk percepatan 'delivery' modernisasi alutsista ada semester awal
ini," katanya.
H.
Hubungan
kerjasama negara indonesia dengan vietnam
Hubungan Bilateral Indonesia dengan
Vietnam Kedua negara bail: Indonesia dan Vietnam telah menjalin kembali
hubungan yang pernah hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi
sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua
Negara, yang di laksanakan dalam :
1. Hubungan
di bidang Politik
Pertama kali dibuka hubungan politik
Indonesia-Vietnam dibuka pada tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955.
Pada tanggal 10 Agustus 1965 hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi
Kedutaan Besar, namun setelah peristiwa G-30 S / PKI, Vietnam menarik Duta
Besarnya di Jakarta yang kemudian ciiikuti oleh Indonesia menarik Dula Besarnya
di Hanoi dan pada Tahun 1973 kedua negara menempatkan kembali Duta Besamya
masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia telah tnembuka kembali perwakilan
pada tingkat Konsulat Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan
persetujuan Pemerintah Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI –
Vietnam.[23] Hubungan baik di bidang politik secara kongkrit antara lain
tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :[24] Penghargaan oleh Vietnam terhadap
bantuan beras Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan
pangan. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua NonBlok.
Bantuan Indonesia didalam usaha penanganan program keluarga berencana, saran
kebijaksanaan dalam bidang perminyakan, investasi, perbankan dan transpor.
Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam untuk menandatangani ASEAN Treaty
of Amity and Cooperation. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam berupa
training dan pengembangan sumber daya manusia.
Berbagai kunjungan para pimpinan dan
pejabat tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan kunjungan kenegaraan
Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990 yang dinilai oleh pihak
Vietnam sebagi kunjungan bersejarah pertama tokoh non-sosialis ke Hanoi sejak
tahun 1975.Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam adalah kunjungan PM
Vietnam yang baru, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24 – 27 Oktober 1991.
2. Hubungan
di bidang Ilmu Pengetahuan dalam Teknologi
Senin 26 Februari 2006, Menteri Negara
Ristek Kusmayanto Kadiman didampingi Deputi Bidang Program RIPTEK menerima
kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam HE Mr. NGUYEN Hoang An dan Delegasi
Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau sebagai Wakil
Direktur Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi dan Lingkungan, Komisi
Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan serta 4 anggota. Kunjungan bertujuan
untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang masalah umum di bidang
pengetahuan ilmu pegetahuan dan teknologi serta pemasaran iptek di Indonesia,
baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas maupun LSM.
I.
Indonesia-Timor
Leste Jalin Kerja Sama Responsif Gender
Indonesia menjalin kerja sama dengan
Republik Demokratik Timor Leste untuk memperkuat kebijakan responsif
gender. Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar dan
Secretary of State for the Promotion of Equality Timor Leste Idelta Maria
Rodrigues menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)
tersebut di Jakarta,Jumat (5/10) sore ini. Linda Gumelar mengatakan, kerja sama
ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke
negara itu beberapa waktu lalu. Kerja sama kedua negara ini bertujuan
memperkuat dan memperluas kerja sama dalam pengembangan kapasitas dan kebijakan penguatan di negara masing-masing.
Sorotan utama pada kerja sama ini adalah
kebijakan yang responsif gender. Apalagi
kondisi perempuan kedua negara sebetulnya tidak jauh berbeda.
Dari jumlah penduduk 1,6 juta, 50% di
antaranya adalah kaum perempuan, demikian pula dari sekitar 240 juta penduduk
Indonesia 50% di antaranya adalah perempuan. Sebagian perempuan di kedua negara
ini sudah mengalami kemajuan, namun sebagian lagi masih butuh dorongan. "Kita akan saling berbagi informasi dan
pengalaman soal bagaimana pemberdayaan perempuan di masing-masing negara. Juga
meningkatkan pengetahuan dan mempromosikan keberhasilan dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemberdayaan perempuan," kata Linda. Linda mengatakan, kerjasama ini akan
menguntungkan kedua negara. Terutama Indonesia kemungkinan akan memberikan
kontribusi banyak untuk Timor Leste, misalnya bagaimana penganggaran responsif
gender yang sudah diterapkan Indonesia di beberapa kementerian/lembaga. Selain itu juga
pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
Industri rumahan adalah salah satu contoh bagaimana perempuan menyikapi
rendahnya kesempatan kerja dan upah pekerja perempuan. Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga,
kini banyak perempuan yang memilih menjadi wirausaha. Di Indonesia, sektor
mikro dan kecil hampir 70% dikelola kelompok perempuan. Kelompok ini terbukti
menjadi safety net bagi keluarga dari golongan pra sejahtera dan sejahtera. "Saat ini sesuai dengan permintaan Timor
Lesta, fokus MoU ini memang untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan
gender. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan ada kerja sama
soal anak," kata Linda. Penandatanganan MoU ini akan ditindaklanjuti
dengan membentuk tim-tim terkait dari masing-masing negara,sehingga
pelaksanaannya akan terstruktur dan lebih kongkrit lagi.Dalam waktu dekat Linda
Gumelar akan mengunjungi negara Timor Leste untuk menyaksikan langsung
pemberdayaan perempuan di negara itu.
J.
Indonesia-Spanyol
tingkatkan kerjasama pertahanan
Menteri Pertahanan Spanyol, Pedro
Morenes Eulate, mengawali kunjungan kenegaraan di Indonesia, Rabu (13/2).
Kedatangan Pedro Morenes di kantor Kementerian Pertahanan disambut dengan upacara
militer. Kunjungan kehormatan Pedro kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk
meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pertahanan antara Spanyol dengan
Indonesia. Dalam pembahasan, peningkatan hubungan kerjasama di bidang
pertahanan itu antara lain kerja sama pendidikan, bidang perencanaan, inovasi,
dukungan logistik dan akuisisi produk pertahanan. Juga kerjasama di bidang
sains dan teknologi yang berkaitan dengan akuisisi penggunaan sistem dan
perangkat militer dalam rangka transfer teknologi Bumnis di Indonesia. Di
pertemuan ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU yang telah digagas oleh
Indonesia-Spanyol sejak tahun 2007. MoU berisi kerjasama kedua negara untuk
memfasilitasi peningkatan hubungan pertahanan melalui kerja sama teknologi dan
pengetahuan, promosi juga kegiatan pendekatan.
Menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro,
kerjasama ini sangat penting sekali karena kedua negara dapat saling belajar
satu sama lain tentang pertahanan. Purnomo menyatakan hal ini saat jumpa pers
soal MoU Spanyol dan Indonesia di Ruang Palapa, Gedung Kementerian Pertahanan
RI. "Kita akan melakukan suatu cooperation, mengenai penanggulangan
bencana. Seperti diketahui, banyak bencana terjadi. Gunung meletus, banjir, dan
lain-lain. Pada tahun 2004, Spanyol bantu Indonesia pada saat tsunami di Aceh.
Kita sangat mengapresiasi. Walaupun negaranya jauh tapi Spanyol tetap
membantu," kata Purnomo. Indonesia dan Spanyol menurut Purnomo sudah
melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. "Sebetulnya ini sudah berjalan.
Tapi, tentu harus ada payung. Seperti diketahui, kerjasama kita kokoh sekali.
Asean pasarnya besar untuk industri pertahanan," jelas Purnomo.
Sementara Menteri Pertahanan Spanyol,
Pedro Morenes Eulate merasa senang berada di Indonesia. Ini merupakan kali
pertama dia berada di Jakarta."Indonesia sangat baik, kita punya rencana
untuk Indonesia. Kita akan bekerja agar menghasilkan kerjasama yang baik dalam
waktu yang panjang. Saya sangat senang berada di sini. Ini pertama kalinya saya
berada di Jakarta. Kita harus menjaga kerjasama ini," kata Pedro, Rabu
(13/2). Pedro berharap ke depannya dapat mengintensifkan berbagai bidang
industri lain selain pesawat terbang. Indonesia dan Spanyol memang telah
memiliki kerjasama industri strategis yang telah terjalin cukup lama di bidang
udara. Industri perkapalan Spanyol, Navantia, rencananya juga bersedia untuk
melakukan kerja sama dengan perusahaan kapal di Indonesia.
K.
Indonesia
- Argentina Optimistis Jalin Kerja Sama Strategis
Mengingat Indonesia dan Argentina
sama-sama berada dalam kelompok negara ekonomi maju, G20 Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono berharap kunjungan Presiden Argentina, Christina Elisabet
Fernandez de Kirchner ke Istana Negara, Kamis (17/1), bisa mempererat kerja
sama strategis antara dua negara, khususnya dalam bidang investasi, mengingat
Indonesia dan Argentina sama-sama berada dalam kelompok negara ekonomi maju,
G20. "Kunjungan ini bersejarah dan kami yakin akan dapat meningkatkan
hubungan kerja sama dana kemitraan di masa depan," kata Presiden SBY di
Istana Negara, Jakarta.Dalam pertemuan itu dua kepala negara membicarakan
berbagai isu mulai dari ekonomi, investasi, pertanian, transportasi, hingga
pariwisata. Argentina dan Indonesia juga berkomitmen untuk membantu pembangunan
negara-negara lain yang membutuhkan.Presiden SBY menilai bahwa kerja sama yang
signifikan antara kedua negara dalam dua tahun terakhir, menjadi ukuran bahwa
hubungan keduanya akan makin prospektif di masa depan.
Sementara itu Presiden De Kirchner
mengungkapkan apresiasi atas penerimaan Indonesia terhadap
kedatangannya."Kedua negara adalah anggota G20, sama-sama negara sedang
berkembang dan memimpin pertumbuhan ekonomi luar biasa 10 tahun terakhir,"
kata Presiden Argentina tersebut. De Kirchner pun mengatakan, baik Indonesia
maupun Argentina akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia
global. "Soal investasi, pemerintah dan tim bisa bekerja sama melakukan
joint venture dan sebagainya," imbuh presiden ke-55 Argentina, yang juga
istri mantan Presiden Nestor Kirchner. Kirchner menjadi presiden perempuan
pertama di Argentina dan sempat menjabat sebagai senator di Santa Cruz dan
Buenos Aires, dengan latar belakang pendidikan hukum.
L.
Indonesia-Nigeria
kerja sama tekan anti sawit
Medan (ANTARA News) - Dewan Minyak Sawit
Indonesia (DMSI) akan bekerja sama dengan kelompok tani di Nigeria dan asosiasi
profesi kelapa sawit di Pantai Gading untuk menekan kampanye anti sawit di
pasar internasional khususnya di Eropa. "Pembicaraan
yang mengarah kepada kerja sama itu akan dilakukan DMSI dalam keikutsertaan
utusan DMS pada forum bisnis yang akan dilaksanakan di Abuja, Nigeria berkaitan
dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara tersebut dalam
waktu dekat," kata Ketua DMSI, Derom Bangun, di Medan, Selasa. Kerja sama dengan kelompok tani atau
Initiative for Public Policy Analysis (IPPA) di Nigeria dan asosiasi profesi
kelapa sawit di Pantai Gading atau Association de Interprofessionelle Filiere
de Palmier a Huile (AIPH) itu dilakukan DMSI setelah melihat keberhasilan IPPA
menggugat perusahaan pengecer besar atau semacam distributor yakni
"Systeme U" yang membuat kampaye negatif atas sawit.Gugatan IPPA ke
Systeme U, dimenangkan Pengadilan Dagang Perancis "Tribunal De Commerce in
Paris".
Menurut Derom, sejak awal 2012, beberapa
perusahaan di Perancis memang gencar mengkampanyekan anti minyak sawit dengan
mencantumkan tulisan seperti "Sans Huile De Palme" yang berarti
"Tanpa Minyak Sawit" pada kemasan makanan yang
diperjualbelikan."DMSI sudah menghubungi IPPA dan AIPH.Direktur IPPA
maupun Ketua AIPH sudah menyatakan kesediaan berdiskusi dan menyusun kerangka
kerja sama dengan DMSI di dalam pertemuan forum bisnis itu," katanya. Dia
menegaskan, utusan DMSI akan berangkat dari Jakarta menuju Afrika,31 Januari
2013. "Hasil kesepakatan kerja sama itu nanti dikabarin," katanya. Derom
menegaskan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini DMSI ingin bergandengan tangan
dengan kedua organisasi itu untuk melakukan kegiatan advokasi di Eropa guna meningkatkan
citra minyak sawit. Citra yang baik, dipastikan akan memperbesar dan memperluas
pasar minyak sawit sekaligus menngkatkan harga jualnya. Membaiknya permintaan
dan menguatnya harga minyak sawit tentunya otomatis mengangkat harga tandan
buah segar (TBS) petani yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. "Jadi
kerja sama DMSI dengan IPPA dan AIPH itu jelasnya untuk kepentingan
kesejahteraan petani sawit Indonesia," katanya
by : Jumiati
ARTIKEL MENGENAI KOMITMEN HUBUNGAN KERJA
SAMA PEMERINTAH INDONESIA
DENGAN NEGARA LAIN
1.
Hubungan Luar Negri Indonesia
Sejak merdeka, hubungan luar negri Indonesia berpatokan dengan kebijakan luar
negri “bebas dan aktif” dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah
regional sesuai dengan ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan
dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negri Indonesia
pada masa orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto
beralih dari sikap anti-barat dan anti Amerika yang menjadi cirri pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto mengundurkan
diri tahun 1998, pemerintah Indonesia
mempertahankan garis besar kebijakan luar negri Soeharto yang modert dan
independen. Banyaknya masalah di dalam negri tidak berhasil mencegah
presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negri serta partisipasi Indonesia
dalam panggung Internasional. Invasi ke Timor Leste oleh Indonesia pada bulan
Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor
Leste dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan
Indonesia dengan komunitas Internasional.
2.
Contoh Kerjasama Negara Indonesia dengan Negara Lain
Kerjasama
Indonesia-Vietnam
Hubungan biateral Indonesia
dengan Vietnam, kedua negara yaitu Indonesia dan Vietnam telah menjalin kembali
hubungan yang pernah menajdi sarana untuk membina saling pengertian dan
memperkuat kerja sama antara kedua negara, yang dilaksanakan dalam hubungan di
bidang politik, hubungan baik dalam bidang politik secara kinkrit antara lain
tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap
bantuan beras Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan
pangan.
2. Dukungan Vietnam terhadap
terpilihnya Indonesia sebagai ketua NonBlok.
3. Bantuan Indonesia dalam
usaha penanganan program keluarga berencana, saran kebijaksanaan dalam bidang
perminyakan, investasi, perbankan, dan transpor, serta
4. Dukungan Indonesia
terhadap keinginan Vietnam untuk mendatangi ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
Demikian
Artikel ini saya buat atas dasar pendapat dan kemampuan saya, dan di tanggung
jawab pi oleh saya sendiri :
Nama :
Kasmiati
Kelas : XII IPA1
Apabila
ada ada salah kata dan tulisan mohon dimaafkan dan dimaklumi.
Sekian,
dan Terima Kasih
DAFTAR PUSTAKA
http://www.Sangpujanggakecil.blogspot.co.id/2014/11/kerja-sama-negara-indonesia-dengan-negara-lain
by : Adri Saputra
HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]
Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.
Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
by : Adi Saputra
Hubungan Kanada - Indonesia
Kanada membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia tahun 1952.
Di Indonesia, Kanada diwakili oleh Kedutaan Besar Kanada di Jakarta. Kedutaan Besar menyediakan layanan perdagangan, konsuler dan imigrasi, di samping menjalankan kerja sama politik, ekonomi, pembangunan dan pertahanan. Tahun 2007, Kedutaan Besar membuka Pusat Penerimaan Permohonan Visa (VAC), untuk lebih mempermudah akses terhadap pelayanan di bidang ini.
Indonesia di Kanada diwakili oleh Kedutaan Besar di Ottawa. Indonesia juga memiliki konsulat di Toronto dan Vancouver.
Kanada dan Indonesia menjalin hubungan bilateral yang kuat dan bersahabat, dan memiliki sejarah keterlibatan yang panjang dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan beragama, demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan pluralisme. Kerja sama kontra terorisme dan pembangunan kapasitas adalah pilar lain dalam hubungan bilateral dan Indonesia juga menjadi salah satu peserta Program Kerjasama Pelatihan Militer (MTCP) Kanada. Sebagai mitra pembangunan, Kanada bekerja secara dekat dengan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka rawan kemiskinan.
Kanada dan Indonesia adalah mitra dalam beberapa organisasi multilaterael, seperti Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Forum Regional ASEAN (ARF), G20, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini menunjukkan komitmen bersama kedua negara terhadap kawasan Asia-Pasifik dan kerjasama multilateral.
Dalam hal perdagangan, Indonesia merupakan pasar yang tengah berkembang untuk barang-barang, jasa dan investasi Kanada. Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di Indonesia dan mempekerjakan puluhan ribu karyawan Indonesia. Kanada dan Indonesia bekerja sama untuk memajukan persaingan ekonomi yang lebih luas dan lingkungan bisnis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, khususnya di bidang infrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasil pertanian (agri-food).
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
BalasHapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut